Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dekat, tinggal hitungan hari. Meski dalam prosesnya sempat terhenti Covid-19, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020 Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan kembali dan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Banyak kalangan yang menolak keputusan tersebut, seperti dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Namun, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Pemerintah memiliki rasa optimis bahwa masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19 dengan protokol kesehatan. Pemerintah menunjukkan rasa optimisnya dengan membuat peraturan soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat pilkada.

Karena Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, calon kepala daerah harus pandai-pandai memutar otak untuk menciptakan kampanye yang sehat ditengah pandemi Covid-19. Dalam tulisan kali ini, saya tidak akan mengulas pilkada serentak yang belum terlaksana. Namun, saya ingin mengajak kembali pada momentum pemilihan wakil rakyat 2019 lalu, sebagai bekal untuk menghadapi pilkada beberapa hari mendatang.

Menurut Anda, lebih banyak mana antara yang menarik atau tidak dalam kampanye terbuka partai politik dewasa ini? Berkaca pada Pemilu 2019, kesan yang saya tangkap dari para legislator maupun masyarakat, lebih banyak tidak menariknya. Televisi dan media online banyak memberitakan pemandangan menjenuhkan, ribut soal komunis vs radikalisme, kisruh di dunia nyata dan maya, hingga keterlibatan anak-anak dalam kampanye.

Para elite yang ditayangkan banyak yang mengumbar janji dan yel-yel meriah, namun hambar. Elite berlomba-lomba masuk stadion, berorasi ditengah masa pendukungnya. Namun antusias dari masyarakat terkesan kurang optimal. Mobilisasi partai lebih menonjol ketimbang partisipasi publik. Untung saja waktu pemilihan presiden dan wakil rakyat yang terhormat itu virus corona belum sampai di Indonesia. Jadi mereka masih bisa berkampanye dengan bebas.

Perkembangan teknologi begitu pesat, hampir di setiap rumah ada TV dan telepon pintar. Positifnya, semua orang dengan mudah dan bebas mengakses informasi. Seperti kata pepatah, sekali dayung dua tiga pulau terlewati. Perkembangan teknologi tidak luput dari lirikan politisi. Dampaknya, frekuensi iklan politik meningkat. Menjelang pemilihan legislatif 2019, baliho-baliho besar menghiasi perempatan jalan. Kalau boleh jujur, hal tersebut sedikit mengganggu pemandangan. Di layar televisi pun berlalu-lalang partai-partai politik. Bahkan tidak hanya iklan memperkenalkan partai politik, tetapi juga sosok capres dan caleg. Laman berita online hampir setiap hari memberitakan aktivitas calon wakil rakyat tersebut. Tidak salah ketika parpol dan calonya memasang iklan, karena mereka ingin populer dan dikenal publik, dengan asumsi banyak yang kenal banyak pemilih.

Ada sedikit cerita unik ketika saya dan seorang teman singgah di angkringan daerah Sleman, Yogyakarta. Ketika sedang asik makan nasi kucing, teman saya secara spontan menirukan mars salah satu partai yang bahkan tak lolos ambang batas parlemen. Saya merasa heran, mengapa ia begitu hafal? Setelah saya tanya, ia hafal karena sering mendengar dalam iklan televisi.

Hal tersebut merupakan gambaran meningkatnya frekuensi iklan politik untuk menggenjot popularitas. Namun sayang, populer saja belum cukup, karena popularitas tidak sama dengan elektabilitas. Perindo harus menelan pil pahit karena bakar uang untuk biaya iklan yang tidak sedikit. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Hary Tanoesoedibjo ini tak lolos ke DPR periode 2019-2024. Menurut hasil rekapitulasi KPU, partai ini menduduki peringkat sepuluh dengan raihan 3.738.320 suara atau 2,67 persen. Sementara ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Mengapa frekuensi iklan politik meningkat? Pertama, mereka membutuhkan legitimasi. Sebagai mahasiswa, saya mencoba melihat dari paradigma publik. Pertama, publik pasti bertanya, dari mana dan seberapa besar biaya iklan tersebut? Pertanyaan ini muncul pertama kali ketika melihat iklan partai politik, bukan subtansi atau materi iklan tersebut.

Demokrasi memang mahal. Namun, psikologi publik sangat dipengaruhi kondisi sosio-ekonominya. Pengiklan (partai dan calonnya) memposisikan diri sebagai dewa penolong dengan muatan iklan yang penuh solusi bagi permasalahan negeri ini. Berkunjung ke pasar-pasar, pesantren, rusunawa, tempat kumuh dan lain sebagainya. Meminjam perkataan teman saya “setiap politisi bisa menjadi kyai di pesantren, menjadi pastor di gereja, menjadi pedagang di pasar, menjadi arsitek di rusunawa, bisa juga menjadi kontraktor di tempat kumuh”. Hal tersebut menunjukkan mereka cukup sukses bersolek.

Dalam ilmu komunikasi publik modern, penggunaan iklan merupakan bagian dari teknik komunikasi komprehensif. Mereka butuh dukungan dan legitimasi publik sebagai dewa penolong. Karena itu, partai dan calonya sibuk bersolek agar publik terpikat. Bagi masyarakat yang sadar bahwa iklan tersebut hanya artifisial, mereka akan berfikir, mengapa dana iklan sebesar itu tidak digunakan untuk kepentingan rakyat? Karena pemimpin sejati tidak dilahirkan dari iklan!

Faktor kedua berasal dari sudut pandang pemilih. Dari beberapa buku yang saya baca tentang pola pemilihan umum pada masa orde baru, aparat turut campur tangan untuk berkampanye. Dampaknya, mencoblos seakan menjadi kewajiban bagi masyarakat. Hari ini masyarakat sudah banyak yang jenuh dengan pola (paksaan) untuk menyumbangkan suaranya, ditambah Indonesia mengalami bonus demografi, artinya penduduk yang berusia muda meningkat. Hal tersebut tentu mempengaruhi paradigma pemilih.

Mencoblos bukan sebuah kewajiban, namun hak. Setiap warga negara boleh menggunakan hak suaranya atau tidak sama sekali alias golput. Para politisi pun harus bekerja dua kali lebih keras, dulu mereka cukup menampakkan wajah sedikit sudah pasti ada yang milih, karena masyarakat sudah digiring untuk datang ke TPS. Hari ini, meminjam istilah jawa, mereka harus cawe-cawe (mengajak dengan pendekatan persuasif) agar mereka mau menggunakan hak pilihnya. Mereka juga harus pandai-pandai bersolek, membangun citra agar pemilih mau mencoblosnya.

Faktor ketiga, sikap pragmatis pemilih meningkat. Bonus demografi memang menjadi tiket emas bagi masa depan negri ini, namun jika dilihat dari kuantitas bukan kualitas. Banyaknya penduduk berusia produktif tidak dibarengi dengan standar pendidikan yang dibutuhkan pasar kerja, dampaknya angka pengangguran tidak kunjung turun dan masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Lalu apa dampaknya bagi perkembangan demokrasi kita? Jelas, demokrasi tak berjalan sesuai harapan reformasi 1998. Wakil rakyat yang sekarang duduk di Senayan banyak yang menggunakan strategi lama namun rasa baru dalam pemilihan legislatif 2019 lalu. Dua strategi yang digunakan yaitu, pertama mereka membangun popularitas dengan iklan, kedua serangan fajar atau membagi-bagikan uang sebelum hari H pencoblosan masih menjadi andalan.

Di sinilah saya melihat sikap pragmatis masyarakat, setiap ada caleg berkampanye mereka selalu meminta oleh-oleh. Bahkan tak sedikit yang mengganggap caleg sebagai “sapi perah”. Misalnya, ada kelompok karang taruna yang meminta karpet masjid, sound system, sampai tenda untuk hajatan. Ketika saya berbincang dengan salah satu kader partai di Jawa Tengah, saya diberitahu, banyak dari caleg mengeluh dengan sikap pragmatis masyarakat. Mengapa tiba-tiba mereka jual mahal? tak mau beranjak tanpa “ongkos politik”. Nah, dalam hitung-hitungan politik, memperbanyak iklan untuk membangun popularitas masih lebih murah dibanding kampanye lapangan, karena mereka sadar penuh akan menjadi “sapi perah” jika terlalu banyak kampanye secara langsung.

Wakil rakyat juga banyak yang datang dari kalangan artis, musisi, bahkan mantan petinju ternama. Bermodal iklan gratis yang mereka peroleh dari profesi sebelumnya, mereka nampak yakin maju menjadi caleg. Disinilah kita sedikit sulit menentukan mana caleg yang benar-benar diakui kredibilitasnya atau hanya populer karena profesi sebelumnya. Jawabannya pun sudah didepan mata. Mereka yang terpilih dan duduk di Senayan kebanyakan karena populer, entah karena profesinya sebagai selebriti, musisi dan atlet, atau karena propaganda iklannya berhasil.

Jadi, yang saya maksud dengan wakil rakyat pilihan iklan atau pilihan rakyat adalah mereka yang seharusnya merepresentasikan diri sebagai rakyat bertolak belakang dari yang seharusnya. Mungkin benar mereka merepresentasikan rakyat, namun rakyat yang mana dulu? Dilihat dari gaya hidup boleh jadi mereka mewakili rakyat, namun rakyat golongan elite, jika dilihat dari kebijakan yang dikelurkan? Rasa-rasanya hanya kegaduhan yang kita temukan di lapangan.

Sebagai masyarakat yang tercerahkan, mari menjadi pemilih yang cerdas! Pertama, perhatikan rekam jejak dan trust (kepercayaan) atau calon yang benar-benar bisa dipercaya. Pemilih cerdas akan menentukan pilihannya berdasarkan rekam jejak para caleg dan calon pejabat publik lainya. Rekam jejak yang saya maksud bukan berdasar kesukuan, agama maupun marga. Namun berdasar integritas (mutu), kapasitas (kemampuan), kapabilitas (keterampilan), kredibilitas (dapat dipercaya) dan proses mereka menuju pencalonan. Jangan jadi pemilih malas yang memilih karena melihat mereka dari baliho-baliho dipinggir jalan atau iklan televisi.

Kedua jangan jadi pemilih pragmatis, seperti yang sudah saya singgung di atas, pemilih pragmatis akan memilih jika mereka dibawakan oleh-oleh, kalau tidak ya bodo amat. Namun, jangan juga menjadi pemilih yang berada diantara keduanya. Cerdas tidak! Pragmatis juga tidak!

Artinya, jangan praktikkan slogan “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” jika kita mampu, laporkan ke pihak terkait, jika tidak mampu, minimal jangan ikut-ikutan mengambil oleh-olehnya.

Dua modal ini saya rasa dapat segera kita praktikkan dalam menghadapi pilkada serentak di depan mata. Ingat! Pilihlah berdasarkan rekam jejak dan yang dapat dipercaya. Bukan berdasarkan hal-hal lain seperti karena anak penguasa, kerabat orang ternama, atau artis papan atas. Meminjam bahasa agama, pilihlah yang sidiq (benar), amanah (bisa dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (komunikatif).

 

Penulis: Nur Khafi Udin

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII 2018

Penyunting: Husain Raihan

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *