PilarDemokrasi.com, Yogyakarta – Massa aksi Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali berkumpul di Bundaran UGM dan melakukan long march ke pertigaan Gejayan, Selasa (17/11) siang. Masih sama, dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi tuntutan utama. Kali ini massa membawa seruan “Nyalakan Tanda Bahaya atas Matinya Demokrasi dan Cabut Omnibus Law”.

Meski telah resmi menjadi undang-undang dengan label UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, gelombang penolakan tidak berhenti. Sejumlah aksi demonstrasi masih dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di Yogyakarta.

Lusi, Humas ARB, menegaskan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar suara rakyat.

“ARB menekankan rasa kecewa kepada pemerintah di mana selama ini gerakan atau suara mahasiswa di berbagai daerah yang gelombangnya sangat besar tetapi tidak satupun didengarkan. Sekarang Omnibus Law sudah disahkan dan kita sepakat menolak hal itu. Gelombang unjuk rasa tidak akan berhenti sampai pemerintah mendengarkan apa yang rakyat mau,” ucap Lusi.

Aksi yang disebut ARB selaku inisiator dalam dalam rangka mengenang 40 hari matinya demokrasi itu membawa sejumlah tuntutan.

Pertama, cabut UU Cipta Kerja dan bangun politik rakyat. “Politik rakyat yang dibangun oleh rakyat dengan kesatuan solidaritas antar daerah yang bersama-sama untuk melawan penindas, melawan satu persen orang yang menguasai 68% tanah di Indonesia,” ujar Revo, Humas ARB lainnya dalam konferensi pers.

Kedua, masalah perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada masa pandemi ini, hingga sebesar -5,32%. Pada chaos-nya kondisi negara akibat COVID-19, pemerintah terus menambah hutang luar negeri. Disebutkan bahwa pemerintah sedang membuat warisan utang untuk warganya yang setiap penduduk diberikan Rp 20,5 juta hutang negara, yang besaran hutang negara mencapai Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020.

Sektor pertanian yang dianggap sebagai sektor yang kokoh terhadap guncangan krisis kini disebutnya dihabisi demi kepentingan segelincir oknum. Hutan dan sawah petani dikebiri atas dasar kemajuan infrastruktur negara. Pembangunan yang terus dilakukan tanpa melihat akibat yang dihasilkan.

Ketiga, soal pendidikan. Pemerintah selalu memberikan janji pendidikan gratis. “Pendidikan gratis itu relevan, pendidikan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab negara. Jika melihat bantuan Kartu Indonesia Pintar berjumlah empat ratus ribu tidak sebanding dengan 4,5 juta pelajar Indonesia”, ujar Clara, perwakilan massa.

Massa juga menyuarakan tentang ketidakadilan yang dianggap masih dirasakan masyarakat Papua. Perwakilan Aliansi Rakyat Papua menyebut, mereka selalu diajarkan sesuatu yang tidak sesuai realita. Mereka hanya diajarkan membaca dan menulis tetapi tidak memahami apa yang terjadi. Kesenjangan juga terjadi pada kurikulum baru yang berbasis pada teknologi dan internet.

“Khusus pendidikan, Jakarta (pemerintah pusat) selalu menentukan kebahagiaan orang Papua berdasarkan standarnya”, ujar perwakilan Aliansi Rakyat Papua.

Dalam aksi tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, sempat terjadi gesekan antara aparat dan massa. Hal ini dipicu pembiaran aparat terhadap kendaraan berplat merah yang hendak menerobos pertigaan Gejayan yang mulai dipadati massa aksi. Ketegangan akhirnya mereda setelah aparat memaksa kendaraan tersebut putar balik.

Berakhir pukul 17.00 WIB, aksi penolakan UU Cipta Kerja ini disebut Revo selaku Humas ARB sebagai gunung es dari sejumlah aksi terdahulu.

“Omnibus Law hanyalah pucuk gunung es dari apa yang sudah kami suarakan sejak tahun lalu di Gejayan 1, Gejayan 2 (Aksi Gejayan Memanggil) hingga hari ini bahwa bukti pemerintah tidak becus mengambil aspirasi rakyat dan kami menyuarakan mosi tidak percaya,” ujarnya.

 

Penulis: Anisya May Y.

Penyunting: Husain Raihan

Foto: Ilham Bayu Nugraha

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *