Kebebasan menyampaikan pernyataan di depan umum selalu didambakan manusia sejak dahulu hingga dewasa ini. Dengan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, seolah-olah kita sedang berusaha agar kehadiran kita bisa diterima, syukur-syukur diapresiasi khalayak tanpa mengundang polemik ataupun konflik.

Akan tetapi, sebelum kita menyampaikan pernyataan, ada baiknya sebagai rational animal—meminjam istilah Aristoteles—kita perlu memahami beberapa hal: apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan, khususnya sebelum menyampaikan pesan. Kendati kita tahu bersama, bahwa pemikiran hak-hak individual adalah dimensi mental dari seluruh hak istimewa (hukum, properti, kebebasan) yang dinikmati seseorang dalam negara (Robet & Tobi, 2014:29).

Tidak sepatutnya kebebasan pendapat absolut atau mutlak dibenarkan. Begitu pula sikap totaliter atau otoriter. Terlebih jika pernyataan yang kita sampaikan bermuara kepada cederanya hak orang lain, serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sebelum nasi menjadi bubur atau singkat kata terlanjur, menyampaikan pesan secara selektif, akan dirasa jauh lebih baik.

Tulisan ini merespon isi pidato Presiden Prancis, Emannuel Macron, saat dirinya berada di hadapan anggota dewan, kepala daerah, dan perwakilan kelompok sipil, pada 2 Oktober 2020 silam di Les Mureaux. Kala itu, ia mengaitkan erat beberapa aksi terorisme dan radikalisme serta pembunuhan warga di negaranya dengan Islam.

Singkat cerita, insiden di Perancis ini bermula saat guru SMP bernama Samuel Paty, menunjukan kartun Nabi Muhammad SAW kepada muridnya selama pelajaran tentang kebebasan berekspresi. Sebelum memulai pelajaran tersebut, Paty mengajak murid beragama Muslim untuk keluar kelas jika tidak menyukai apa yang dilakukannya. Beberapa hari setelahnya, tepat pada tanggal 16 Oktober 2020. Paty dibunuh saat hendak pulang dengan cara dipenggal kepalanya di pinggiran Prancis oleh remaja asal Chechnya, Rusia, bernama Abdullah Anzurov.

Dua minggu kemudian, tiga orang ditusuk dan dipenggal (lagi) saat berada di dalam Gereja Basilika Notre Dame, kota Nice, Prancis. Pelaku pembunuhan tersebut bernama Brahim Aouissaoui, warga keturunan Tunisia. Meskipun peristiwa itu berbeda waktu dan tempat, pemicunya jelas sama: kemarahan, karena disulut oleh kartun Nabi Muhammad SAW.

Akibat peristiwa tersebut, Islam radikal atau Islam ekstremis dilayangkan oleh Presiden Macron kepada umat Islam di dalam pidato. Hingga akhirnya, dari pidato itu pula, negaranya terjerembab ke dalam jurang malapetaka: seruan boikot produk Perancis. Seruan ini menyebar secara sporadis dan tuntutan kepada dirinya agar meminta maaf secara terbuka sekaligus menarik pernyataannya.

Bahkan, keadaan semakin keruh, ketika Presiden Macron secara ortodoks mengaminkan kebebasan berekspresi surat kabar Charlie Hebdo yang menerbitan ulang karikatur nabi terakhir umat Islam. Namun, pada kenyataanya umat Islam sedunia jelas ternistakan dengan adanya karikatur tersebut.

Kejadian ini sungguh tragis, menyedihkan sekaligus disayangkan. Lantas, bagaimana setelahnya jika insiden ini sudah terjadi sedemikian rupa? Apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, guna menetralisir konflik? Penulis akan menelusurinya dengan sudut pandang komunikasi.

Memperluas Komunikasi Publik

Sebenarnya, konflik ini perlu disikapi (lebih) serius oleh Pemerintah Indonesia. Tidak sekadar mengecam keras pernyataannya atau mengutuknya, karena pidatonya sudah memantik api perpecahan antar umat manusia dan umat beragama. Melainkan, membuktikan dengan tindakan nyata. Supaya nanti, konflik ini tidak berlarut-larut dan tidak semakin runyam.

Meskipun Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Oliver Chambard, sudah mengatakan bahwa negaranya tidak menentang Islam, tetapi mengapa sikap publik berbanding terbalik? Apa mungkin ia lupa, bahwa pada tahun 2019 silam pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab? Yang mana keduanya menandatangani dokumen bersejarah tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan. Hal ini guna menangkal dan memerangi radikalisme serta terorisme. Mengapa Presiden Macron bersikeras mempertahankan argumen yang telah ia ucapkan?

Sebagai negara penganut sekularisme, Chambard melayangkan klarifikasi tentang pernyataan Presiden Prancis tersebut. Ia mengatakan: “… sekularisme telah terbentuk sejak Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Awalnya, Perancis adalah negara penganut Katolisisme. Namun, hal tersebut mempersulit agama lainnya. Jadi, jika Anda memikirkan satu hal tentang sekularisme Prancis, setiap orang bebas untuk memeluk agama apa saja, apakah itu Katolik, Protestan, Islam, Hindu, atau Yahudi.”

Lanjutnya lagi “… di Prancis, kritisisme atau membuat lelucon tentang agama tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi, ini bukan soal Pemerintah Prancis mendukung adanya karikatur tersebut. Sederhananya, kritisisme atau membuat lelucon agama bukan kejahatan dan ini tidak bisa dituntut, baik itu mengkritik Paus, Nabi Muhammad, atau Rabi Yahudi,” ungkapnya dalam Harian Republika, 10 November 2020, hlm 4.

Oleh karenanya, sebagai penduduk mayoritas Muslim, Pemerintah Indonesia selaku pihak yang bertanggung jawab atas kestabilan masyarakatnya perlu cepat mengambil tindakan antisipatif guna mencegah kejadian tidak diiinginkan. Misal merumuskan lantas mengimplementasikan strategi komunikasi publik. Dengan teknis melakukan deseminasi atau upaya prioritas, seperti pembentukan badan bersifat taktis yang menangani urusan publik (public affairs), informasi publik (public information), atau hubungan publik (public relations) yang berkaitan dengan konflik. Supaya nantinya, pemerintah dapat menjangkau warganya dan menengahi konflik yang sedang terjadi.

Kita mengetahui bersama, bahwa opini publik sebagai sebuah komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula (Barelson, 1941, dalam Iswandi Syahputra, Opini Publik: Konsep, Pembentukan, dan Pengukuran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018, hlm 7).

Membuka Jalur Diplomasi Publik

Kemudian, jika Pemerintah Indonesia sudah merumuskan serta mengimplementasikan strategi komunikasi publiknya, Presiden Indonesia selaku kepala negara dan pemerintahan perlu meneruskan tindakannya dengan metode pendekatan terhadap Presiden Macron. Seperti diplomasi publik, misalnya.

Dalam memaknai diplomasi publik, Jan Melissen (2006:48) menguraikan bahwa diplomasi publik adalah suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif, sehingga mengubah cara pandang orang terhadap suatu negara. Pada pendekatan tradisional, diplomasi publik dapat diartikan sebagai sebuah seni bernegoisasi dengan negara lain.

Tak lupa, dikarenakan pidato Presiden Macron telah berubah bentuk menjadi opini publik—khususnya di kalangan umat Muslim Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, ketika publik dikaitkan dengan status kewarganegaraan (citizenship), opini publik menjadi sangat penting guna menentukan kehidupan sosial-kemasyarakatan. Opini publik adalah kegiatan dari komunikasi politik (Syahputra, 2018:8).

Jadi, untuk menyukseskan kedua hal tersebut, penulis berpendapat bahwa diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait guna meredam konflik. Presiden Indonesia dapat meminta atau melobi Presiden Perancis, Emannuel Macron, agar bersedia meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia—termasuk umat Islam di Indonesia—karena telah melukai perasaan atas dasar pernyataannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kita semua jelas mendambakan keamanan, ketentraman, dan perdamaian antar umat manusia, termasuk umat lintas agama.

Menggunakan Kepala Dingin

Sebagai penutup, dengan julukan rational animal—kembali meminjam istilah Aristoteles—kiranya kita perlu memahami dan meredam konflik ini dengan kepala dingin, bukan meletup-letup laksana gunung api hendak meletus. Tidak sepatutnya pula pernyataan Presiden Macron dibenarkan atas dasar kebebasan atau bahkan kecerobohan sekalipun. Siapa pun yang menyulut api perpecahan, tidak layak dibela mati-matian. Juga, impunitas dari atau terhadap hukuman.

Sembari menunggu upaya konkret pemerintah yang tampaknya tak kunjung datang, Tasaro GK dalam bukunya bertajuk Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan (2010) mengurai sekaligus mengabadikan untaian kata penuh perasaan dari seorang Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan apa yang disampaikan itu barangkali relevan dan bisa kita jadikan rujukan: “Jika kalian ingin melakukan pembalasan, balaslah sesuai dengan yang mereka lakukan kepadamu. Tetapi, sesungguhnya memberikan maaf itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Tasaro, 2010:44)

Maka dari itu, semoga konflik ini segera mereda dan keadaannya bisa kembali seperti semula. Wallahu a’lam bish-shawabi.

 

Penulis: Aan Afriangga

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Permintaan Jurnalistik Universitas Mpu Tantular. Buku pertamanya bertajuk “Pertarungan Melawan Diri Sendiri: Kumpulan Cerita Mini dan Senandika (Madza Media, 2020) terbit di tahun ini.

Penyunting: Husain Raihan

Gambar: AP News

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *