Pilardemokrasi.com. DPD KSPSI DIY, SPN DIY, ASPEK, DIY FSPM Indonesia Regional Jateng DIY, FPPI Yogyakarta dan Sekolah Buruh Yogyakarta kembali menggelar konferensi Pers dalam rangka menyampaikan pernyataan bersama menyikapi Upah Minimum (UMP/UMK) D.I Yogyakarta 2020. Konferensi yang dilaksanakan di Gedung AJB Bumiputera ini menyinggung permasalahan upah minimum di Yogyakarta masih menggunakan formula lama terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan.

Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), upah yang seharusnya diterima oleh para pekerja/buruh di Kota Yogyakarta yaitu Rp. 2.794. 126, Kabupaten Sleman Rp. 2.645.010, Bantul Rp. 2.559. 861, Kulon Progo Rp. 2.510.079 dan Gunung Kidul Rp. 2.501.992. Namun nyatanya, upah pekerja/buruh di masing-masing kabupaten/kota DIY terjadi defisit hingga Rp. 900.000 dari yang seharusnya.

“Dari faktanya ketika kami survei itu misalnya upah minimum Jogja Rp. 1.846.000 kemudian hasil surveinya itu ada Rp. 2.794.000.  Jadi kota Jogja ada defisit yaitu Rp. 947.000” ujar Indrawan, perwakilan dari DPD K.SPSI DIY.

Melalui permasalahan tersebut, mereka berencana mengadakan sebuah aksi yang akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019. Harapannya agar gubernur tidak menetapkan upah minimum Provinsi DIY menjadi upah yang paling rendah. Hal ini juga berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang paling tinggi di pulau Jawa.

“Kami akan melakukan audiensi dengan gubernur DIY agar gubernur tidak menggunakan PP 78, karena jika menggunakan PP 78 maka upahnya akan selalu murah karena sudah ada formulasinya,” sambung Indrawan.

Sebelumnya, FSPM regional Jogja bersama serikat lain juga sering mengusulkan UMK yang sekiranya cukup untuk  memenuhi KHL. Namun keputusan dewan pengupahan dan gubernur dianggap masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan layak para buruh.

“Dewan pengupahan dan gubernur juga memutuskan suatu nilai yang bagi kami itu sangat kurang untuk memenuhi kehidupan layak saat ini,” ucap Marga, perwakilan dari FSPM Indonesia regional Jogja.

Adapun hasil dari konferensi pers ini yaitu menuntut gubernur untuk menetapkan upah minimum sesuai dengan KHL berdasarkan survei yang sudah dilakukan. Kedua, penyampaian surat kepada presiden terkait mosi tidak percaya kepada pemerintah DIY. Ketiga hak atas Pendidikan. Terakhir, menolak kenaikan BPJS yang mana akan menyulitkan para pekerja/buruh.

 

Penulis                         : Reza Maraghi

Editor                           : Mu’arifatur Rahmah

Foto Oleh                    : Reza Maraghi

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *