“Ingat! Kebaikan yang tidak terkoordinir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir”

Bersantai di waktu sore sembari menunggu azan maghrib berkumandang belakangan ini menjadi rutinitas baru selama pandemi Covid-19. Ditemani segelas es teh dan buku Koruptor Go to Hell karya Bibit S. Rianto dan Nurlis Effendi, rutinitas ini serasa menjadi pemijat punggung setelah seharian beraktivitas.

Dalam buku tersebut mata saya seakan dipaksa melihat perjuangan, tantangan, dan jeritan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang berperang melawan koruptor di negeri ini. Buku tersebut menyebutkan pengusaha dan politisi menjadi subjek yang paling dominan. Pikiran saya seakan memproyeksikan pertarungan petugas KPK dengan pengusaha dan politisi, bagaikan peperangan Pandawa dan Kurawa dalam kisah perwayangan Mahabarata. Ya, peperangan dengan jumlah yang tidak sebanding. Di tengah lamunan perang Pandawa dan Kurawa, terlintas dalam pikiran saya ucapan negarawan asal inggris Winston Churcill, dalam perang anda hanya bisa terbunuh satu kali, dalam politik anda bisa mati berkali-kali.

Hari ini mari kita lihat, usia ibu pertiwi menginjak 75 tahun bulan lalu, tepatnya tanggal 17 bulan Agustus 2020. Terhitung muda untuk ukuran sebuah negara, dan seperti pemuda pada umumnya jerawat yang hinggap di wajah sedang subur-suburnya. Jerawat di wajah ibu pertiwi tidak sedikit, mulai dari timpangnya penegakan hukum, pelanggaran HAM, politisasi demokrasi, hingga pertentangan ideologi. Bahkan ada yang paling menyakitkan namun bukan jerawat rindu seperti lirik lagu vokalis band Anji. Jerawat itu yakni korupsi, jerawat akut yang sulit disembuhkan. Dalam tulisan ini saya hanya akan mengurai dua hal, pertama korupsi kedua politisasi demokrasi.

Korupsi di negeri ini bagaikan pukulan anak terhadap sang ibu, tidak ada kata yang lebih pantas untuk para koruptor selain kata durhaka! Mari kita ingat kasus Akil Mochtar, tersangka penerima suap kasus sengketa pilkada dan pengguna narkoba, Setya Novanto tersangka korupsi pengadaan e-KTP, Djoko Candra koruptor kelas kakap yang tertangkap setelah 11 tahun pelariannya, juga Romahurmuziy (Romi) tersangka jual beli jabatan yang sudah menghirup udara bebas sebelum masa tahanan habis. Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mereka adalah tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Mengutip data statistik KPK tindak pidana korupsi (TPK) berdasarkan jenis perkara sejak tahun 2004 sampai 2019, terjadi penyuapan sejumlah 683 kasus, penyalahgunaan anggaran 48 kasus, pengadaan barang dan jasa 206 kasus, dan perijinan 23 kasus. Penyuapan memperoleh angka tertinggi dalam kurun waktu 16 tahun itu.

Dari sekian banyaknya pelaku korupsi di atas, saya akan mengulik salah satu dari mereka, kasus lama namun masih relevan karena menyangkut lembaga yang istimiwirr yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Akil Mochtar, seorang politisi Partai Golongan Karya yang berjaya di masa Akbar Tanjung. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua periode sejak 1999, banting setir menjadi hakim MK tahun 2008, dan terpilih menjadi ketua tahun 2013.

Pertama kalinya MK memiliki pemimpin yang tidak dikenal sebagai ahli tata negara dan bukan seorang profesor. Pemimpin MK sebelumnya adalah Jimly Asshiddiqie, seorang akademisi, profesor, dosen di Universitas Indonesia (UI) dan Mahfud MD, profesor, doktor, akademisi, dosen, dan mantan rektor UII. Akil yang baru memimpin MK selama enam bulan ditangkap basah oleh KPK karena menerima kasus suap. Alhasil ia diganjar kurungan seumur hidup. Dengan adanya kasus Akil ini, nama baik MK mulai tercoreng.

Bayangkan, MK sebagai lembaga superbody, bahkan menurut mantan ketua DPR Marzuki Ali, MK sudah seperti Tuhan. Keputusanya bersifat absolut dan final. Tak ada banding. Keputusanya tak bisa dikoreksi lembaga manampun. Dengan pelbagai keistimewaan yang dimilikinya, mengapa MK kecolongan dipimpin oleh mafia politik? Orang yang duduk di MK haruslah manusia suci, setengah dewa. Harus benar-benar orang yang ingin mengabdikan hidupnya untuk kebenaran dan masyarakat. Bukan orang yang mau menjadi pejabat, mencari pamor, mencari pekerjaan atau menjadi instrumen bagi kepentingan politik.

Seperti yang sudah saya singgung di atas, pertarungan KPK dengan koruptor bagaikan kisah Mahabarata. Selama ini kita membiarkan KPK berperang sendiri, seperti anggaran KPK diperkecil, kewenangan dilucuti, seleksi ketua KPK tak steril, serta munculnya dewan pengawas yang membuat saya gagal paham. Sembari meneguk es teh, hati saya berbisik, apa benar penyakit ini memang tidak ada obatnya?

Hukum mati koruptor! formula tersebut diracik oleh masyarakat sebagai ekspresi kegeraman terhadap kasus korupsi di negeri ini. Hukuman ini dinilai efektif untuk menurunkan angka korupsi. Sudah dipastikan tak ada anak yang ingin kehilangan ayahnya, tak ada suami yang ingin kehilangan istrinya, tak ada keluarga yang ingin kehilangan kerabatnya.

Ungkapan yang paling tepat untuk wacana tersebut adalah anekdot milik Bibit S. Rianto, yaitu percakapan antara raja dan menterinya. Raja berkata, wahai menteri untuk mengatasi korupsi di kerajaan ini, hari ini juga aku perintahkan kamu menghukum mati semua koruptor! Baik baginda, hamba siap melaksanakan perintah, jawab sang menteri. Beberapa menit kemudian sang menteri menghadap raja dan berkata, maaf baginda jika semua koruptor di kerajaan ini dihukum mati, habis semua pegawai kerajaan ini. Raja pingsan tanpa mengucap sepatah katapun.

Anekdot di atas secara eksplisit menggambarkan jerawat akut di wajah ibu pertiwi sulit disembuhkan. Namun, kita jangan patah arang karena bahan obat itu ada di sekitar kita, tinggal kita mau meracik atau tidak. Pertama, fokuskan pada aspek pencegahan bukan aspek penindakan. Parameter kerja KPK bukan dilihat dari banyaknya oprasi tangkap tangan (OTT), namun upaya pencegahan korupsi itu sendiri. Meski KPK sudah menyadari hal ini, sepertinya KPK masih membutuhkan dosis lebih jika dilihat dari persentase pegawai di bidang penindakan masih lebih banyak dari pegawai di bidang pencegahan.

Saya termasuk orang yang tidak sepakat jika koruptor di penjara, karena hanya seperti memindahkan orang dari istana besar ke istana yang lebih kecil. Contoh yang belum hilang dari ingatan kita adalah Gayus Tambunan. Meski di sel toh masih bisa nonton olahraga bola voli di Bali. Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), kerugian negara dari kasus korupsi tembus Rp12 triliun pada 2019, uang yang kembali Rp748,1 milyar, dan denda yang dibayarkan Rp116,4 milyar. Data tersebut sangat gamblang, uang yang kembali tak sebanding dengan kerugian negara.

Kedua, miskinkan koruptor! Ya, fokus pada pengejaran aset koruptor. Menurut saya, menangkap aset koruptor lebih berharga daripada memenjarakan koruptor. Senjata koruptor adalah uang. Tanpa senjata mereka tidak bisa perang. Ketiga, pecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi. Menurut data ICW, ASN yang terlibat korupsi hampir 40%, namun yang dihukum dan mendapat remisi masih lebih banyak dari yang dipecat. Faktanya ASN lebih takut dipecat daripada diseret ke meja hijau.

Tiga langkah ini yang harus kita suarakan Bersama! Gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan sosial, rakyat harus terlibat di medan perang bersama KPK. Kita masih belum melihat gerakan rakyat yang aktif dan sistematis. Ingat! Kebaikan yang tidak terkoordinir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir.

Jerawat kedua di wajah ibu pertiwi yang patut diperhatikan adalah politisasi demokrasi. Politisasi demokrasi di sini saya maknai secara sempit, pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Mari kita mundur sedikit pada momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Seperti halnya pilpres lima tahun sebelumnya, selalu saja ada kisruh. Dimulai dari proses legislasi yang mepet hari-H. Hal ini tentu merepotkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dalam menyiapkan dan melaksanakan tahapan pemilu. Selain itu, kisruh tentang data calon pemilih. KPU dan Bawaslu sering bersinggungan dan simpang siur tentang daftar pemilih tetap (DPT).

Sebenarnya kita sudah selangkah lebih baik dengan adanya e-KTP, meskipun dalam proses perwujudanya tersandung korupsi oleh mantan ketua DPR Setya Novanto dan kurawanya. e-KTP sangat membantu dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Masalah pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih di bawah umur, atau pemilih yang sudah mati bakal hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, akal manusia tetap saja cerdik. Semua dapat dimanipulasi sesuai kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal tersebut menjadikan kita meragukan kredibilitas pemilu yang jurdil.

Harus kita akui, proses penyelenggaraan pemilu makin baik, namun dalam pelaksanaanya masih mudah diterobos dan dicurangi. Pertama, tak semua partai mampu menyediakan saksi. Kedua, kualitas saksi yang (kebanyakan) mudah diperdaya. Ketiga, tak semua saksi dapat mengawal proses rekapitulasi. Belum lagi jika ada sabotase, proses kecurangan terbesar ada di tingkat bawah, suara dapat dialirkan ke mana saja, dicuri, dan diperjualbelikan. Jika semua itu dikombinasikan dengan problematika DPT, dampaknya sangat fatal.

Untuk meracik obat politisasi demokrasi (baca: kecurangan) tersebut hanya dengan menyukseskan program e-KTP dan pemilihan umum berbasis elektronik. Meski masih bisa kecolongan, namun sangat tipis sembari terus melakukan perbaikan. Untuk memenangkan perang tak cukup mengandalkan kerja di lapangan, tapi harus memastikan sistem berjalan dengan benar dan dengan pengawasan yang ketat. Tanpa semua itu, hanya orang malas dan culas yang akan memimpin negeri ini. Kita tak boleh lelah membangun sistem dan mengorganisasi orang baik.

Jadi, yang saya maksud dengan jerawat hitam di wajah pertiwi adalah penyakit-penyakit akut yang mengubah wajah Indonesia. Wajah muda yang harusnya berseri-seri, nampak tua dan berkerut. Mirisnya penyakit tersebut dibuat oleh anaknya sendiri, yaitu putra bangsa yang memegang tampuk kekuasaan. Problematika korupsi dan politisasi demokrasi ibarat sebuah orkestrasi dengan alur cerita jahat, rakyat sebagai penonton hanya bisa bersorak-sorai tanpa bisa mengubah alur cerita. Tugas kita hari ini adalah masuk dan ikut bermain dalam orkestrasi untuk membangun budaya baru.

Sistem yang bagus akan sia-sia jika budaya pejabatnya masih korup. Celakanya, masyarakat masih menganggap biasa praktek korupsi karena faktor budaya tersebut. Contoh paling gamblang sering terjadi saat pilkada maupun pilpres, serangan fajar selalu dianggap wajar bahkan mungkin ditunggu-tunggu masyarakat.

Langkah kita sebagai masyarakat yang tercerahkan sangat jelas, pertama mencegah praktik korupsi di lingkungan terkecil, misal memberi arahan untuk menolak serangan fajar pada keluarga atau komunitas kita. Jika gerakan anti korupsi tersebut menjadi gerakan sosial maka gerakan sosial akan menggigit. Budaya baru akan terbentuk, bahwa korupsi adalah tindakan memalukan, karena selama ini korupsi dilakukan secara telanjang tanpa rasa malu.

Kedua, tugas kita adalah bersuara! Jangan lelah menyuarakan kritik dan menawarkan solusi. Pemaparan di atas menunjukkan kronisnya penyakit bangsa. Jangan biarkan kita dipimpim orang culas dan malas. Apalagi orang jahat! Benar seperti kata nasihat: berkata baik atau diam. Namun, diam tak selalu emas jika kita mampu berkata baik. Banyak orang baik di Indonesia, namun selalu saja kalah karena kita tak kuat hati untuk mendukungnya.

 

Penulis  : Nur Khafi Udin

Mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) FIAI UII

Editor   : Husain Raihan

Gambar: Husain Raihan

administrator

1 Comment

  • Mustofa Dahlan , September 22, 2020 @ 1:43 pm

    Pemaparan yang luar biasa. Mungkin korupsi akan hilang ketika pucuk pimpinan tertinggi Negeri ini (baca:presiden) melakukan langkah kongkrit. Seperti membuat perpres hukum mati koruptor (seperti yang berlangsung di China) atau dengan perpres lain yang menjurus ke hal inim namun agak sulit nampaknya. Klau kita berkaca dari China, pada dekade 1970-an, china berhasil membuat Negaranya menjadi pusat Industri dunia. Kepadatan Penduduk yang semula menjadi kekurangan, berubah menjadi kekuatan, jauh sebelum itu, China membuat matang sistim politik dan Pemerintahnnya terlebih dahulu, salah satunya dengan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Memang, dengan di adakannya hukuman mati tak serta merta menjadikan korupsi bersih seketika, namun, dengan itu, setidaknya ada langkah kongkrit yang di ambil. Terimakasih

    Mustofa Dahlan
    Mahasiswa PAI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *