Penunjukan tujuh Staf Khusus (Stafsus) Presiden dari kalangan milenial memang sempat menjadi sorotan pada bulan November lalu. Pasalnya, tujuh nama yang ditunjuk memang bukan pemuda dan pemudi biasa yang hobi rebahan. Ketujuh nama tersebut terdiri dari Chief Executive Officer (CEO) perusahaan, aktivis sosial, ketua organisasi mahasiswa tingkat nasional dan sederet prestasi lainnya yang cukup bagus di usia mereka yang masih muda. Namun, tampaknya latar belakang mereka yang keren tidak cukup mampu untuk membuat inovasi-inovasi baru ala milenial dalam setiap kebijakan yang direncanakan dan diputuskan oleh presiden.

Pada awal masa jabatannya, para stafsus milenial ini tampak melakukan rapat untuk membahas rancangan sosialisasi Pancasila agar mudah diterima oleh generasi milenial. Sontak hal ini langsung menjadi sarang hujatan netizen. Alih-alih membahas tentang permasalahan pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, para stafsus yang gajinya sebesar 51 juta rupiah per bulannya ini justru membahas hal yang dinilai kurang menyentuh substansi permasalahan negara.

Tidak bisa dipungkiri, sosialisasi Pancasila sebagai ideologi negara pada generasi milenial memang masih kurang, akan tetapi permasalahan tersebut rasanya tidak lebih urgen dari permasalahan-permasalahan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata, gaji guru honorer yang sangat memprihatinkan, ribuan sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan, banyaknya anak-anak putus sekolah dan sederet permasalahan lain yang sedang dialami negara ini.

Belum lagi soal kontroversi yang sepertinya terus dilakukan oleh stafsus milenial ini. Billy Mambrasar misalnya, dalam profil LinkedIn-nya menuliskan bahwa jabatannya sebagai staf khusus presiden setara dengan jabatan menteri dan digambarkan juga mirip dengan Lembaga West Wing di Amerika Serikat yang merupakan penasihat Presiden Amerika Serikat. Padahal apabila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, stafsus bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Kabinet, meskipun dalam penugasan masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden.

Bahkan, di tengah upaya pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 para stafsus milenial ini semakin tampak useless. Bukan solusi konkrit yang ditawarkan, tindakan yang sangat berpotensi mengarah pada konflik kepentingan (conflict of interest) malah menjadi tontonan masyarakat saat ini. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konflik kepentingan berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan atau keuntungan pribadi semata.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa konflik kepentingan ini bisa menjadi pintu masuk korupsi karena tindakannya yang sudah mirip dengan kolusi. Dua stafsus milenial dengan jabatan CEO di suatu perusahaan kini menjadi sosok yang disorot oleh publik.

Mulai digalakkannya program kartu prakerja oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi banyaknya kasus PHK di tengah pandemi ini, Ruangguru, perusahaan yang dipimpin oleh Belva Devara, salah satu stafsus milenial, melalui program Skill Academy-nya malah menjadi salah satu mitra pelatihan yang bisa dipilih pada program kartu prakerja. Tentu saja Belva Devara sebagai CEO Ruangguru akan mendapatkan ‘cipratan’ keuntungan dari proyek pemerintah ini.

Akan tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Keputusan mundurnya Belva Devara dari jabatan staf khusus presiden merupakan langkah yang perlu diapresiasi untuk menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan. Tentunya hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi milenial yang memiliki cita-cita untuk berkecimpung di dunia politik.

Paling hangat belakangan ini adalah kontroversi surat dari Andi Taufan Garuda, salah satu stafsus milenial, kepada camat. Pada 1 April 2020, Andi Taufan Garuda menandatangani surat yang ditujukan kepada camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat tersebut membahas perihal kerjasama program antara pemerintah dengan PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha), perusahaan yang dipimpinnya, terkait relawan desa untuk mengatasi COVID-19. Permasalahannya terletak pada digunakannya kop Sekretaris Kabinet di surat ini. Tentu saja ini dapat dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pemerintah yang berpotensi menguntungkan perusahaan yang dipimpin oleh Andi Taufan Garuda tersebut.

Setidaknya ICW merangkum dua masalah yang ditimbulkan dari kasus ini. Pertama, tindakan tersebut mengarah pada konflik kepentingan dan tidak berpegang pada prinsip etika pejabat publik. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada integritas dan mengedepankan kepentingan publik, sudah seharusnya pejabat publik dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan secara umum. Kedua, tindakan ini mengabaikan keberadaan Kementerian Dalam Negeri. Tugas untuk melakukan korespondensi kepada seluruh camat yang notabene berada dalam naungan kepala daerah merupakan tanggung jawab dan ranah kerja dari Kementerian Dalam Negeri.

Melihat berbagai pemberitaan negatif perihal kinerja para stafsus milenial ini, rasanya tak salah apabila banyak tokoh berpendapat bahwa penunjukan staf khusus dirasa kurang perlu apalagi mengingat gaji yang tinggi setara dengan Eselon I. Bahkan beberapa tokoh tersebut menyebut bahwa penunjukan staf khusus dari kalangan milenial ini hanyalah gimik belaka agar kabinet Presiden Jokowi di periode keduanya ini dinilai berpikiran muda, segar dan menampung aspirasi generasi milenial. Tentu saja penunjukan stafsus milenial hanya untuk gimik merupakan keputusan yang kurang berdasar dan kurang bermanfaat, atau mungkin penunjukan stafsus milenial ini karena ada kontrak politik? Semoga saja tidak.

 

Penulis                   : Muhammad Rusydi Arif / mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Program Studi      D4 Teknik  Pengolahan Limbah

Editor                     : Naila Rif’ah

Sumber Gambar   : cnbcindonesia.com

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *