Gejayan kembali memanggil khalayak masyarakat Yogyakarta untuk kembali mengingatkan para petinggi negara terkait peraturan yang kian lama semakin mengkhawatirkan. Para buruh dan mahasiswa  pun turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law disahkan, sebab apabila peraturan ini diresmikan, maka akan ada satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya merasa dirugikan.

Dalam aksi yang diselimuti hujan ini, para demonstran memberikan suara mereka agar didengar para petinggi negara. Suara yang demonstran berikan berupa tuntutan untuk menggagalkan Omnibus Law, mendukung pengesahan RUU P-KS dan menolak RUU Ketahanan Keluarga, mendukung aksi mogok nasional, menyelesaikan masalah pendidikan, membebaskan rakyat Papua serta menolak pembangunan bendungan untuk perairan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Elemen mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyuarakan aspirasi masyarakat meski banyak dosen-dosen dari universitas tersebut yang menjadi petinggi di Negeri Zamrud Katulistiwa ini. Dalam orasinya, mereka memberikan empat sikap diantaranya, pertama, mengajak masyarakat untuk melebur dan bersatu demi membangkitkan demokrasi  rakyat.  Kedua, memulai eskalasi anti reformasi korupsi dengan sistematis. Ketiga, menggagalkan pembuatan Omnibus Law. Terakhir, mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Di akhir orasinya, pihak UGM menyampaikan, “Tidak bisa lagi seorang membuat aturan dan hukum tanpa partisipasi kita (masyarakat), tidak bisa lagi orang mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Lawan kawan-kawan,” tegas orator UGM.

 

Foto oleh : Reza Maraghi

 

Foto oleh : Reza Maraghi

 

Foto oleh : Reza Maraghi

 

Foto oleh : Reza Maraghi

 

Foto oleh : Husain Raihan

 

 

Rakyat Papua yang ikut turun dalam aksi tersebut juga turut menyuarakan pendapat agar pemerintah dapat membebaskan mereka dari perlakuan selama ini. Mereka menginginkan pemerintah agar menarik para TNI dan polisi yang ditugaskan di sekitar Papua.

Para elemen masyarakat hanya ingin diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, karena kebijakan-kebijakan tersebut dirasa tidak relevan dengan kehidupan rakyat Indonesia. Sebab, apabila Omnibus Law ini disahkan tentu semakin menyulitkan rakyat kecil lainnya seperti petani, buruh, juga karyawan kantor dan hanya menguntungkan para pemilik perusahaan serta investor.

 

Penulis                       : Afriana Dewi

Editor                         : Mu’arifatur Rahmah

Reportase Bersama : Reza Maraghi, Husain Raihan, Galih Naufal Pramudito, Mauliya Redyan, Anisa Nugrahening Pinasti

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *