Penulis: Afriana Dewi

Pelecehan seksual masih menjadi polemik yang hangat diperbincangkan khususnya di perguruan tinggi. Di sahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset  Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menjadi batu loncatan yang baik dalam menyikapi problematika yang kerap kali terjadi di dunia pendidikan.Sebagai salah satu universitas tertua di Indonesia, Bagaimana Universitas Islam Indonesia menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual dan solusi nya akan di ulik dari sudut pandang sebagian Civitas Akademika UII.

Direktur Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM) UII Yusril Asadudin Mukav menanggapi bahwa adanya regulasi Permendikbud ini merupakan langkah yang bagus dalam menyikapi dan melakukan pencegahan kekerasa seksual di lingkup kampus. “regulasi permendikbud itu merupakan langkah yang bagus, bukan hanya meminimalisir karena bila hukum dibentuk berarti ada sesuatu yang harus diregulasi, dan permendikbud itu sifatnya penanganan dan pencegahan. Artinya regulasi ini dapat menjadi SOP (Standar Operasional) ketika ada kasus itu terjadi.” Ujar Yusril selaku Direktur Kaham UII dalam wawancaranya pada 14 Januari 2022

Kerap kali, orang-orang berpendapat bahwa kasus pelecehan terjadi akibat perilaku ataupun cara berpakai yang dapat menyebabkan kasus pelecehan itu terjadi dan dititik beratkan pada kaum hawa, namun menurut Direkur KAHAM UII pelecehan seksual terjadi karena cacat piker pelaku yang tidak menerapkan consent dalam tindak perbuatannya. Meskipun UII berdiri dengan latar belakang berdasarkan keislaman dengan visi dan misi yang di usung untuk menjadikan mahasiswa/i menjadi insan ulil albab dengan rumusan Islam rahmatan lil’alamin tidak mejadi jaminan lingkungannya bersih dari tindak kekerasan seksual. Baik sebagai pelaku ataupun korban.

Tentu permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya menjadi kajian oleh ikatan kegiatan mahasiswa, namun civitas akademika turut andil dalam merealisasikan kampus yang bebas dan nyaman Dalam menyikapi regulasi ini. Dr.Drs. Yusdani, M.Ag. selaku dosen Ahwal Syakhiyah FIAI UII, memberikan tanggapan bahwa kekerasan seksual ini sudah menjadi fenomena gunung es. Dimana sudah banyak terjadi kekerasan tapi tidak pernah diungkap. Menurut Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. “UII seharusnya tidak menjadikan diksi-diksi yang tidak sesuai ini menjadi persoalan, justru itu menjadi dasar pijakan aturan bagaimana kita untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya selama ini yang tertutupi. Saya secara pribadi apresiasi semangat dari adanya regulasi  permendikbud ini.” Ujar Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Sebagai kampus yang mempunyai visi misi yang jelas, UII dalam menyikapi regulasi Permendikbud ini harus bersifat komprehensif bukan parsial. UII sebagai perguruan tinggi islam perlu ruangan yang kondusif untuk segala kalangan dan gender untuk lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan seksual, dalam wawancaranya Dr.Drs.Yusdani, M.Ag. mengatakan “Geografi lingkungan UII belum begitu kondusif, sehingga ada ruangan yang mendukung itu terjadi, walaupun UII memupunyai keamanan yang layak seperti CCTV. Dan seharusnya tidak ada kompromi untuk kasus ini, apabila ada dan terbukti akan diberikan sanksi yang berat. Siapapun pelakunya tidak ada toleransi.” Tutur Dr.Drs. Yusdani, M.Ag

Budaya sosial yang dimiliki mahasiswa UII masih sangat tinggi, rasa malu dan tidak percaya diri yang masih mendominasi sehingga timbulnya sikap untuk tidak mengadukan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada pihak pihak yang menampung aspirasi itu, dan kerap kali dirasakan oleh kaum wanita yang menjadi sasaran empuk para pelaku, mahasiswi ataupun masyarakat UII yang tidak mempunyai wewenang dan kedudukan yang kuat dalam intra kampus. Untuk itu peran bidang kemahasiswaan, pimpinan sampai rektorat sangat besar dalam upaya pencegahan dan bentuk aspirasi penampung suara untuk para mahasiswa/i, tenaga pendidik dan bahkan dosen.

UII harus mempunyai ketegasan dalam menyikapi kasus ini, dengan regulasi yang jelas, peraturan yang jelas dan sanksi yang jelas. Untuk merealisasikan regulasi yang akan berlaku mahasiswa juga harus diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga peraturan yang akan ditetapkan lebih transparansi khusunya untuk mahasiswa, sehingga apabila terjadi kasus pelecehan seksual di lingkup kampus UII ketika kampus tidak mengambil kebijakan dan ketegasan, mahasiswa menjadi korek untuk menyuarakan agar kasus tersebut dapat diselesaikan.

Tingginya budaya malu yang masih melekat dan pemikiran yang masih memandang status sosial menjadikan salah satu faktor tertimbunnya kasus pelecehan seksual yang apabila dibiarkan akan menjadi gunung es. Dr.Drs. Yusdani, M.Ag menanggapi dengan mengatakan “Jangan takut untuk menyuarakan. UII mempunyai mekanismenya, dengan artian apabila tidak ingin diketahui publik bisa saja. Tapi kasus itu tetap ditangani dan diselesaikan, jadi jangan takut untuk menyuarakan.” Uii mempunyai regulasi yang cukup untuk menangani dan mewadahi kasus ini, salah satunya BIH, KAHAM, UKM dan lembaga-lembaga kegiatan mahasiswa yang dapat menyuarakan keresahan dan kegelisahan terhadap kasus ini, namun faktor-faktor sosisal budaya, geografi lingkungan yang menjadikan para korban tidak berani untuk mengungkapkan dan menimbun kasus yang seharusnya diungkap. Diujung wawancaranya Dr.Drs. Yusdani, M.Ag mengataka “Ketika ada kasus jangan dibiarkan, kampus harus segera mengambil tindakan, khususnya pimpinan kampus harus mempunyai ketegasan dan pendirian dalam menyikapi kasus seperti ini, dan mahasiswa harus berani untuk menyuarakan” ujar Dr. Drs. Yusdani, M.Ag di penghujung wawancaranya.

Reporter : Afriana Dewi, Zidni Alfdy M.
Editor : Abdul Khaliq Napitupulu
Ilustrator : Anisa Nugrahaening Pinasti
Kontributor : Arif Chasanul Muna

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *