PilarDemokrasi.com, Yogyakarta – Massa Aliansi Rakyat Bergerak kembali turun ke jalan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini, aksi bertajuk “Ruang Rakyat, Semua adalah Warga” itu dilakukan di Bundaran Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa (20/10) siang.

Mereka menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan DPR atas disahkannya UU Cipta Kerja dan berbagai permasalahan lain, seperti tindakan represif aparat, perlindungan perempuan, masalah Papua, agraria, serta masyarakat adat. Aksi ini bertepatan dengan peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Karena ketidakpercayaan itu, muncul kembali tagar #MosiTidakPercaya yang sebenarnya telah digaungkan September tahun lalu. Kala itu, unjuk rasa disebabkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti revisi UU KPK, Rancangan KUHP, RUU Mineral dan Batubara, serta RUU Pemasyarakatan.

“Hari ini 20 Oktober 2020, kita sama-sama bersaksi, kita bersumpah untuk menegakkan keadilan, agar demokrasi yang sudah dikebiri oleh Jokowi-Ma’ruf, oleh para investor, oleh para konglomerasi, oleh para politikus busuk, segera enyah dari bumi Indonesia,” ujar orator dari Solidaritas Perempuan.

Massa aksi juga datang dari elemen lain, diantaranya mahasiswa, buruh, petani, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum. Sekitar pukul 13.00 WIB masa telah memadati Bundaran UGM, dengan simulasi Sidang Dewan Rakyat sebagai agenda utama.

Dewan Rakyat, tandingan DPR?

Sejak aksi di depan Gedung DPRD DIY lalu (8/10), tuntutan yang diajukan tidak berubah, yakni turunkan Jokowi-Ma’ruf, cabut UU Cipta Kerja, bubarkan DPR, dan bangun Dewan Rakyat. Apa itu Dewan Rakyat?

DewanRakyat disebut menjadi kekuatan alternatif pengganti DPR yang dinilai tidak lagi mewakili aspirasi rakyat. Simulasi sidang Dewan Rakyat pada aksi tersebut menampung keluh-kesah berbagai elemen masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, tak hanya soal UU Cipta Kerja.

“Dewan Rakyat, dewan yang dipilih, diambil-alih oleh rakyat itu sendiri. Bukan diambil dari DPR,” ucap perwakilan mahasiswa Papua yang mengikuti simulasi sidang.

Kawit, warga domisili Parangkusumo, Parangtritis turut menceritakan pengalaman pahit penggusuran ratusan rumah di daerahnya yang dianggap sewenang-wenang. Di simulasi sidang itu, ia berpesan agar Dewan Rakyat benar-benar direalisasikan.

“Kita harus, seperti tadi yang saya bilang, nek wani yo wani tenan, kita bikin Dewan Rakyat yo bikin Dewan Rakyat yang benar, untuk melawan undang-undang yang tidak benar tadi,” pesannya.

Aksi berjalan kondusif dan tertib. Orasi serta simulasi Dewan Rakyat yang diselingi musik dan tarian berlangsung hingga sore, sebelum masa membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebab Tagar Mosi Tidak Percaya

Tagar #MosiTidakPercaya yang dilantangkan bukan tanpa sebab. Sejumlah masalah yang disebut sebagai ‘penjajahan yang dilakoni oleh negara’ dalam rilis Aliansi Rakyat Bergerak menjadi dasar dilakukannya aksi, di samping pengesahan UU Cipta Kerja. Masalah pertama, yakni penguasaan lahan oleh segelintir orang yang dinilai semakin parah di Indonesia.

Masih mengutip rilis ARB, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2019, satu persen penduduk menguasai 68% tanah di Indonesia. Rentang 2014-2019 tercatat 2.047 pengambilan paksa lahan warga oleh negara dan perusahaan pada berbagai sektor. UU Cipta Kerja dengan agenda Bank Tanah dinilai akan memperburuk kondisi ini.

Kedua, inisiatif dan kemampuan pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang dianggap buruk, karena kasus harian masih di atas 4.000 kasus pasca tujuh bulan merebak di Indonesia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level -5,32% akibat lambatnya penanganan Covid-19. Masalah utang luar negeri juga disoroti pada rilis ini.

Keempat, PHK masal yang terus alami kenaikan. Disebut pada rilis, diperkirakan jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Kelima, di bidang pendidikan, sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Kemudian isu gender, kekerasan terhadap perempuan yang meningkat. Ketujuh, Sistem ketahanan pangan di Indonesia yang tidak sanggup menjawab ketersediaan pangan. Terakhir, data dari Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia (INFID) mencatat bahwa aset empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang termiskin, juga 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.

Atas dasar permasalahan tersebut, Aliansi Rakyat Bergerak mengajukan konsep dan tawaran program transisi menuju Dewan Rakyat yang digembar-gemborkannya. Di antara program transisi tersebut yakni menghapus utang luar negeri, redistribusi kekayaan, reforma agraria, serta nasionalisasi aset.

 

Penulis: Husain Raihan

Penyunting: Anisya May

Foto: Afriana Dewi

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *