Pilardemokrasi.com, Yogyakarta- Forum BEM DIY (FBD) melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Para aksi yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta ini menuntut agar DPRD selaku wakil rakyat agar menyampaikan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat. Aksi di bawah naungan FBD ini menyampaikan tentang tuntutan permasalahan KPK yang dilemahkan, tanah yang dirampas, hutan dibakar, demokrasi dikebiri, dan tindakan aparat yang reprensif.

Saat aksi tengah berlangsung, para mahasiswa meminta anggota DPRD untuk keluar dari dalam gedung. Mereka meminta agar anggota DPRD mendengar langsung aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dan sama-sama merasakan teriknya panas. Namun demikian, hanya ada tiga orang anggota dewan saja yang turun ke dalam massa aksi. Merasa tidak puas, massa pun meminta agar diberi kejelasan terkait ketidaksertaan anggota, ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Saat ditanyai oleh awak media, Eko Suwanto selaku anggota DPRD DIY Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa anggota DPR lainnya tengah berkunjung ke berbagai kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti inspeksi ke kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten lainnya di Yogyakarta.

“Saya sangat mengapreasiasikan aksi mahasiswa pada hari ini karena berjalan dengan damai dan menjaga keamanan, saya melihat tidak ada hal-hal yang tidak di inginkan yang terjadi. Saya berharap Yogyakarta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” ujar Eko.

Di samping itu, beliau juga mengajak para mahasiswa Yogyakarta agar dapat mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang dirinya ataupun anggota dewan lainnya. Ruang yang dikenakan pun sangat terbuka. Ada bakmi, kafe, angkringan, semuanya bisa dibuat sebagai ruang diskusi dalam pemecahan masalah. Selain itu, Eko juga beranggapan bahwa aksi yang damai ini sangat menjaga perekonomian masyarakat Yogyakarta. Sebab apabila terjadi kerusuhan dalam aksi, maka akan terjadi pembatasan wisatawan ke DIY mengingat letak gedung DPRD berada di kawasan jalan Malioboro yang merupakan pusat wisatawan di Yogyakarta.

 

Berbeda dengan aksi-aksi lainnya, orasi menggebu-gebu juga disampaikan langsung oleh Abdul Jamil selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FHUII). “Saya merasa bersyukur melihat rekan-rekan, adek-adek mahasiswa turun untuk menyuarakan hak-hak rakyat dan ini menandakan bahwa kita masih mempunyai hati nurani, kepada bapak-bapak DPRD agar bisa menerima dan menyetujui aspirasi dari adek-adek kami ini,” ujar Abdul Jamil.

Abdul Jamil menyebut bahwa aksi seperti ini mengingatkan akan kejadian 1998 dimana ia turut serta dalam aksi besar tersebut. Tak hanya orasi, kegiatan shalat ghaib berjamaah juga turut mewarnai dalam aksi yang diadakan pada 30 September 2019. Adanya kegiatan tersebut guna mendoakan jasa para pejuang Indonesia yang telah wafat.

Selain dekan FH UII, rektor UII, Fathul Wahid juga ikut andil dalam memantau jalannya aksi. Fathul Wahid menyebut bahwa dirinya ingin memantau mahasiswa-mahasiswanya yang tergabung dalam aksi ini. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada undangan dari pihak manapun. Kehadiran dirinya adalah atas inisiatif sendiri untuk melihat aksi yang di dalamnya terdapat mahasiswa UII. “Saya tidak melarang mahasiswa untuk mengikuti aksi jika aksi yang dilakukan sudah difahami dan dikaji,” tegasnya.

Pihak aparat juga mengapresiasikan aksi yang yang sudah berjalan dengan damai sehingga antara aparat dan  massa tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, “saya rasa aksi di Yogyakarta bisa menjadi contoh di daerah lainnya,” ujar Armaini selaku Kapolresta Yogyakarta.

Menjelang sore, massa aksi yang tidak puas akhirnya meminta sweeping ke dalam gedung untuk mencari anggota DPRD lainnya. Namun ketika perwakilan dari aksi mencari ke dalam gedung, mereka tidak menemukan seorang anggota dewan pun di dalamnya.

Adapun poin-poin yang menjadi aspirasi dalam aksi ini disetujui oleh pihak DPR DIY untuk ditandatangani oleh Stefanus selaku perwakilan fraksi PSI. Usai ditandatangani, Stefanus menjanjikan akan menyampaikan poin-poin aspirasi kepada DPR Pusat. Namun apabila poin tersebut tidak dihiraukan oleh DPRD, koordintor umum FBD Muhammad Asfar Yakib Untung mengatakan akan kembali melakukan aksi lebih besar. Asfar sendiri mengatakan aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan BEM-SI.

 

“Jadi aksi ini adalah murni inisiatif FBD, dan tidak ada sangkut pautnya dengan BEM SI. FBD adalah skala regional, sedang BEMSI skala nasional jadi tidak ada sangkut paut apapun,” terang Asfar.

 

Penulis                         : Abdul Khaliq Napitupulu

Editor                           : Rigo Septian

Reportase Bersama   : Ula Ulhusna, Reza Maraghi

Foto Oleh                    : Supriadi

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *